2013, Seluruh Proyek Diatas Rp 200 Juta Wajib Lelang LPSE

Admin, 01 February 2013, No comments
Categories: Pengadaan Barang/Jasa
Tags: ,

PEKANBARUĀ - Mulai 2013 ini, seluruh paket proyek dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang nilainya diatas Rp200 juta wajib dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 70 tahun 2012.

Demikian diutarakan Sekretrais LPSE Provinsi Riau, Agussalim kepada halloriau.com, Rabu (9/1). “Ya, sesuai Perpres 70 itu diwajibkan kepada seluruh SKPD melakukan lelang melalui LPSE. Tetapi khusus untuk proyek yang nilainya diatas Rp200 juta,” pungkasnya.

Read more

Lelang Kegiatan APBD Rohul 2013 Berjalan Sesuai Jadwal

Admin, 01 February 2013, No comments
Categories: Berita
Tags: , ,

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Damri memprediksi pelaksanaan kegiatan APBD Rohul tahun anggaran 2013 berjalan tepat waktu. Menurutnya sedikitnya 7 paket prioritas pendukung MTQ Riau ke-32 telah diumumkan proses pelelangannya.

Tapi begitu, ungkap Setdakab Damri, masih ada sejumlah satuan kerja (Satker) yang belum serahkan rencana umum pelelangan (RUP) kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul.

Read more

E-Proc Wajib 100% untuk K/L/D/I pada Tahun 2013

Admin, 01 February 2013, No comments
Categories: Peraturan Pemerintah
Tags: , ,

Logo_Presiden_RISetelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement/E-Proc) untuk Kementerian/Lembaga/Insitusi untuk 75% dari paket pelelangan serta 40% untuk Pemerintah daerah, maka pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Read more

Matriks Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perpres No. 54 Tahun 2010

Admin, 24 January 2013, No comments
Categories: Peraturan Pemerintah
Tags: ,

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bertujuan untuk mempercepat daya serap anggaran serta menghilangkan multi tafsir yang masih ada pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Karena sifatnya yang strategis, maka banyak perubahan yang ada dalam Perpres ini, baik yang bersifat perubahan, integrasi dari aturan lain, maupun penambahan aturan baru yang sebelumnya belum ada dalam Perpres 54 Tahun 2010.

Read more

Jaminan Penawaran tidak Diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc)

Admin, 24 January 2013, No comments
Categories: Peraturan Pemerintah
Tags:

Kalimat pada judul saya yakin membuat sebagian pembaca menjadi bertanya-tanya karena hal ini merupakan sebuah pernyataan yang sama sekali baru.

Selama ini, pelelangan umum dan pelelangan sederhana mempersyaratkan Jaminan Penawaran. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering maka ada pengecualian terhadap aturan tersebut.

Read more

April 2014
M T W T F S S
« Feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Recent Comments